Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum Perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil dengan kata lain, Hukum Perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang be…
Perkembangan dunia hukum semakin kompleks. Perubahan yang terjadi pada sistem, kebijakan, kelembagaan, dan fenomena hukum menuntut adanya adaptasi hukum. Integrasi kelimuan menjadi suatu keniscayaan pada era yang semakin terbuka. Buku ini membahas aspek-aspek penting dalam perkembangan dunia hukum kontemporer. Beberapa pembahasan di buku ini antara lain Sistem Hukum di Dunia, Bentuk Pemerintaha…
Perjanjian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tercapai dari kata sepakat dari kehendak bebas beberapa pihak. Di dalam kegiatan hukum sehari-hari banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan pe…
Buku ini diawali dengan pembahasan tentang pemahaman umum ekonomi syariah dan penegakan hukum Islam bidang ekonomi yang meliputi pengertian ekonomi syariah, keberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia, konsep, dan penegakannya, serta tanggung jawab negara dalam hal tersebut. Dalam menjelaskan tentang court involvement arbitrase syariah dan penegakan hukum Islam bidang ekonomi, penulis menjelas…
Dalam dunia serba modern saat ini lembaga keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Lembaga keuangan berfungsi sebagai intermediatori antara masyarakat yang mempunyai dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Pada bagian pertama buku ini membahas: 1. Overview Lembaga keuangan; 2. Sejarah bank; 3. Bank Indonesia; 4. Bank umum; 5. Kegiatan menerima dana; 6. Kegiatan me…
Penyelesaian sengketa di Indonesia secara tradisional telah dikenal dan dilakukan semua kalangan di Indonesia. Kendatipun penyelesaian sengketa secara arbitrase telah diatur jauh sebelumnya di Indonesia melalui ketentuan Pasal 615 s/d 651 Rv, namun implementasinya di lapangan kurang populer untuk dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan perkembangan ekonomi melalui dunia indus…
Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986—yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum” (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdelin…
Hukum (undang-undang) itu kejam, tetapi seperti itulah yang tertulis. Namun perlu diingat bahwa hukum itu didasari dengan nilai moral-etika karena tujuan hukum adalah untuk memelihara kepentingan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang, dalam rangka menegakkan hak-haknya. Penggambaran sekilas wajah hukum tersebut di atas, membawa pada arti pentingnya untuk selalu “menengok kembali”, meny…
Buku ini melanjutkan sukses buku sebelumnya yakni Hukum Pidana Suatu Pengantar yang berisi pengertian, asas/prinsip, teori, jenis-jenis serta berbagai penjelasan mendasar tentang hukum pidana. Buku ini merupakan inti dari pembahasan hukum pidana yakni tentang berlakunya hukum pidana, berbagai seluk beluk tentang tindak pidana (pengertian, subjek, rumusan, unsur, dan lain-lain), sifat melawan hu…
Di Indonesia, sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogianya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan int…